DPRD Kabupaten Tangerang Dorong Optimalisasi Lembaga Keuangan Daerah untuk Tekan Kemiskinan

TANGERANG, FIN.CO.ID – DPRD  Kabupaten Tangerang mendorong optimalisasi peran sejumlah lembaga keuangan milik daerah guna mendongkrak daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut dinilai dapat menjadi solusi konkret atas kendala permodalan yang kerap dihadapi masyarakat saat ingin memulai atau mengembangkan usaha.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, mengatakan bahwa kehadiran lembaga keuangan daerah bertujuan untuk memutus ketergantungan masyarakat pada pinjaman online (pinjol) ilegal maupun pembiayaan informal yang merugikan.

Kata dia, pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan berbagai opsi wadah pembiayaan berdasarkan skala kebutuhan modal masyarakat.

"Pemerintah daerah hadir melalui kebijakan pembiayaan ini. Kita memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, hingga Usaha Bersama Komunitas Desa (UBKD/UBDP). Pembagiannya jelas, jika butuh modal skala tertentu ada di LKM, skala yang lebih besar ada di BPR, dan pembiayaan berbasis komunitas ada di UBKD," ujar Kholid saat membuka Rapat Kerja Media Center DPRD Kabupaten Tangerang di Pandeglang, Banten, dikutip Minggu, 2 Agustus 2026.

Menurut Kholid, lembaga-lembaga ini dirancang untuk langsung menjangkau para pelaku ekonomi mikro di pasar konvensional maupun pelaku usaha mandiri yang membutuhkan pendampingan serta suntikan modal.

Meski demikian, politisi PDI perjuangan ini menggarisbawahi tantangan terbesar dalam implementasi program ini, yaitu budaya keuangan (kultur) masyarakat yang masih cenderung konsumtif. Ia menuturkan, tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan pinjaman modal kerja untuk membeli barang konsumsi.

"Seringkali modal yang diberikan bukan dipakai untuk menambah volume usaha, tetapi justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli kulkas atau barang lainnya. Akibatnya, kondisi keuangan mereka malah semakin terpuruk," kata Kholid sembari menekankan pentingnya evaluasi perilaku keuangan di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Tangerang mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawalan, edukasi, dan pendampingan setelah modal disalurkan. Dana yang dikucurkan harus dipastikan mengalir ke sektor produktif.

Kholid juga mengajak insan pers dan media massa untuk bersinergi menyosialisasikan keberadaan lembaga keuangan resmi daerah ini secara masif kepada publik.

"Ini adalah langkah solutif pemerintah daerah yang memiliki tiga target utama yakni mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang secara berkelanjutan," pungkasnya.