Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Tangerang 2026: Masalah Banjir hingga Insentif Guru Ngaji Disorot Fraksi

TANGERANG, FIN.CO.ID -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (14/9/2026), sejumlah fraksi menyoroti alokasi anggaran untuk program kerakyatan, mulai dari bedah rumah, tata kelola sampah, hingga mitigasi bencana.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud mengatakan, rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026 ini merupakan tindak lanjut dari paparan kepala daerah pada Kamis (10/9/2026) lalu. Yang mana, seluruh pandangan umum fraksi memuat catatan kritis serta saran agar penyesuaian anggaran di sisa tahun ini benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.

"Hari ini agenda kita mendengar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang. Isinya berupa masukan serta saran untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan perubahan APBD tahun anggaran 2026," ujar Amud usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin.

Amud mengapresiasi kerja sama antara komisi di DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai konsisten mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menekankan bahwa pos anggaran krusial seperti sektor pendidikan, program bedah rumah, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebencanaan tetap memerlukan pencermatan mendalam.

"Tadi ada fraksi yang menyoroti program bedah rumah, penanganan program pendidikan, serta penanganan kebencanaan. Untuk nominal riil penambahan anggaran BTT, nanti akan kita buka bersama di dokumen APBD dan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar)," kata Amud.

Mengingat waktu yang relatif sempit, sambungnya, DPRD menargetkan evaluasi dan pembahasan anggaran ini rampung pada akhir September 2026 sebelum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten untuk dievaluasi.

"Fokusnya hanya untuk mengakomodasi program-program prioritas yang didorong oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Bukan Sekadar Seremonial

Dalam penyampaian pandangan umum, sejumlah fraksi mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar dinamika rapat paripurna ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ustur Ubadi mendesak agar rekomendasi strategis legislatif diakomodasi secara konkret, khususnya di sektor lingkungan dan kesejahteraan guru ngaji.

"Catatan rekomendasi dari Fraksi PKB ini mudah-mudahan dituangkan dalam APBD Perubahan. Terutama bagaimana penanganan masalah persampahan, keberlanjutan program bedah rumah, dan insentif untuk guru ngaji," kata Ustur.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Imam Sucipto meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi banjir yang terintegrasi. PKS mendesak pengerukan sedimentasi sungai, pembersihan drainase secara masif, pemeliharaan pompa air, serta optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system).

"Perlu juga dilakukan pemetaan ulang titik rawan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan, serta penyediaan lokasi pengungsian dan logistik darurat yang memadai demi meminimalkan risiko kerugian," papar Imam.

Dari aspek efisiensi, Juru Bicara Fraksi Nasdem Tantowi Jauhari mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak boleh dimaknai sebatas menambah atau mengurangi nominal angka. Perubahan anggaran harus menjadi momen evaluasi objektivitas program.

"Perlu pencermatan terhadap program yang telah berjalan agar terjadi efisiensi. Harus ada terobosan program yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga alokasi anggaran berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan," ujar Tantowi sembari menambahkan, tujuh poin catatan dari Fraksi Nasdem telah dilampirkan secara resmi untuk dibedah lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran berikutnya.