Curi Miras Sitaan, Oknum Satpol PP Tangsel Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Ilustrasi -Satpol PP
TANGERANG SELATAN, FIN.CO.ID — Dua oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dijatuhi sanksi tegas hingga pemecatan usai diduga mencuri minuman keras (miras) hasil sitaan.
Kepala Satpol PP Kota Tangsel Dahlan membenarkan adanya pelanggaran berat yang dilakukan dua anak buahnya tersebut. Ia menyatakan bahwa aksi pencurian barang bukti itu terjadi sekitar satu bulan lalu dan telah ditindaklanjuti secara internal.
"Sudah penanganan itu, sudah lama. Hampir sebulan lebih," ujar Dahlan saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan hasil penindakan, satu oknum anggota yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) telah resmi diberhentikan dari tugasnya.
Baca Juga
Sementara itu, satu oknum lainnya yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
"Yang satu dipecat, satu dalam tahap proses. Karena P3K sudah masuk ke Inspektorat. Kalau yang satu sudah saya pecat karena PJLP," kata Dahlan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangsel tidak akan menoleransi pelanggaran tersebut dan siap menjatuhkan sanksi pemecatan jika terbukti bersalah.
Menurut Pilar, proses pemeriksaan kepegawaian terhadap oknum tersebut juga turut melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangsel.
"Itu bisa berujung kepada pemecatan, tetapi dilihat nanti secara aturan seperti apa. Saya tidak tahu aturan secara rincinya, tetapi rasanya itu fatal sekali," ujar Pilar.
Meski belum membeberkan identitas maupun jumlah pasti pihak yang terlibat, Pilar mengingatkan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada sanksi administratif kepegawaian.
Baca Juga
Perbuatan mengambil barang bukti sitaan tersebut dinilai dapat menyeret pelaku ke ranah hukum pidana karena menyangkut aset milik daerah atau negara yang seharusnya diamankan untuk dimusnahkan.
"Itu mencuri barang aset milik negara. Barang rampasan itu milik negara untuk dimusnahkan dan hal itu tidak boleh dilakukan," tegas Pilar.