Guru Besar UIN Jakarta Suwendi: Subkultur Pesantren Menjadi Identitas dalam Sistem Pendidikan Nasional

“Jika BOS, BOPTN, sertifikasi pendidik, dan afirmasi pembiayaan lainnya mengalir ke sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, maka Pendidikan Diniyah Formal, Satuan Pendidikan Mu'adalah, dan Ma'had Aly pun berhak memperolehnya,” ujarnya.

Ketiga, pendekatan multi-entry multi-exit. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan tertentu melalui jalur dan jenis pendidikan yang beragam serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa terhambat oleh sekat jenis pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, lulusan satuan pendidikan pesantren jalur formal, menurut Suwendi, perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya di berbagai jenis pendidikan. Ijazah yang diperoleh juga harus memiliki civil effect yang setara dengan ijazah dari satuan pendidikan formal lainnya.

Suwendi menegaskan, transformasi pesantren dari subkultur menuju rekognisi negara pada akhirnya bukanlah proses untuk melebur identitas pesantren. Transformasi tersebut justru menegaskan kewajiban negara untuk mengakui, melindungi, dan memperlakukan pesantren secara adil dalam arsitektur sistem pendidikan nasional.

“Pesantren tidak teralienasi, melainkan terintegrasi secara utuh ke dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional, tanpa kehilangan karakteristiknya sebagai subkultur,” pungkasnya.