News . 18/11/2026, 14:16 WIB
Penulis : Rikhi Ferdian | Editor : Rikhi Ferdian
TANGERANG, FIN.CO.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menyalurkan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada masyarakat pemilik 31 bidang tanah yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A. Pencairan dana ganti rugi tersebut dilaksanakan secara langsung kepada warga pada Selasa (17/11/2026).
Sebanyak 31 bidang tanah yang telah dibayarkan tersebut tersebar di dua wilayah desa. Rinciannya meliputi 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya.
"Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama," ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan dalam keterangan resminya, Rabu (18/11/2026).
Hermawan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tanah senantiasa mengedepankan prinsip tertib administrasi dan kepatuhan hukum. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pemenuhan hak warga sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Pelaksanaan pembayaran UGR ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas instansi untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses. Pihak yang terlibat antara lain Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, unsur kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan, serta pemerintah kecamatan dan desa setempat.
"Kolaborasi lintas instansi ini menjadi wujud sinergi dalam mendukung proses pengadaan tanah yang tertib, lancar, dan sesuai ketentuan," kata Hermawan.
Ke depan, kehadiran Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antarwilayah di Banten dan sekitarnya. Infrastruktur ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memastikan akan terus mengawal seluruh sisa tahapan pengadaan tanah hingga tuntas. Pengawalan tersebut dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan ini secara transparan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi dengan baik," pungkas Hermawan.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media