Ekonomi . 20/11/2026, 12:24 WIB

Realisasi KUR Tinggi, Komisi VII DPR RI Tekankan Perbankan dan Pemda Fokus Jaring Debitur Baru

Penulis : Rikhi Ferdian  |  Editor : Rikhi Ferdian

KABUPATEN TANGERANG, FIN.CO.ID – Komisi VII DPR RI mendorong kalangan perbankan dan pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan penjaringan penerima (debitur) baru dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih-alih hanya berfokus pada nasabah lama. Pasalnya, meskipun realisasi penyaluran KUR di Kabupaten Tangerang tercatat melampaui kuota, pemerataan akses modal dinilai penting agar pelaku usaha yang sudah sukses dapat naik kelas (graduasi) menjadi mandiri dan kuota subsidi bisa dirasakan masyarakat lain yang membutuhkan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat memimpin kunjungan kerja spesifik pengawasan penyaluran KUR dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).

"Hampir semua bank yang memberikan laporan menyatakan pembagian KUR di Kabupaten Tangerang sudah melebihi batas kuota. Misalnya Bank BRI yang sudah menyalurkan hingga lebih dari 158 persen, dan bank-bank lainnya juga rata-rata di atas 100 persen," ujar Saleh usai pertemuan.

Saleh menjelaskan, penerima KUR terdahulu yang usahanya telah berkembang seyogianya menjadi alumni penerima KUR sehingga tidak lagi bergantung pada pinjaman bersubsidi. Sementara itu, untuk menarik masyarakat menjadi debitur baru, pemerintah daerah perlu hadir memberikan pendampingan karena penyusunan proposal pengajuan kerap menjadi kendala akibat perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat.

Merespons masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menyiapkan kantor layanan khusus guna membantu warga mengakses pembiayaan. Langkah pembinaan dan fasilitasi ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat awam dalam melengkapi persyaratan administratif pengajuan modal usaha.

"Ini yang menjadi titipan kita kepada pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Tangerang, supaya mereka memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat secara umum agar bisa mengajukan proposal bantuan KUR. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga sudah berjanji akan menambah satu kantor khusus supaya masyarakat yang selama ini kesulitan bisa dibantu," jelas Saleh.

Selain mengawasi kinerja perbankan, Komisi VII DPR RI turut mengapresiasi program Unit Pengelolaan Dana Bergulir (UPDB) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Skema pinjaman modal daerah dengan bunga ringan sebesar 4 persen per tahun tersebut dinilai efektif memberdayakan UMKM dan layak dijadikan percontohan bagi daerah lain.

Komisi VII DPR RI berharap alokasi dana UPDB yang saat ini berjumlah sekitar Rp350 miliar dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Mengingat sifatnya yang bergulir dan kembali ke kas daerah beserta imbal hasil bunga, penambahan anggaran dinilai tidak akan membebani keuangan daerah sekaligus memperluas jangkauan bantuan permodalan.

"Saat ini jumlahnya sekitar Rp350 miliar, kita harapkan ke depan bisa bertambah menjadi Rp400 miliar atau Rp450 miliar. Ini tentu sangat baik karena uangnya tidak hilang, melainkan dipinjamkan lalu kembali lagi kepada masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, Saleh menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini juga bertujuan mengevaluasi komitmen dan loyalitas bank penyalur terhadap amanat pemerintah. Evaluasi tersebut menjadi krusial mengingat pemerintah menanggung subsidi bunga KUR sebesar 10 persen, serta merencanakan alokasi anggaran KUR nasional tahun 2027 yang diproyeksikan tetap berada di kisaran Rp300 triliun.

Di sisi lain, bagi pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala teknis seperti persoalan riwayat kredit (BI checking), masyarakat diimbau memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM milik Kementerian UMKM. Melalui layanan digital tersebut, pemerintah memantau perkembangan pelaku usaha sekaligus turun tangan membantu penyelesaian hambatan non-keuangan di lapangan.

"Kalau ada yang kesulitan mengakses pembiayaan dan permodalan, bisa melapor di Sapa UMKM. Kalau problemnya adalah kendala teknis yang bukan masalah keuangan murni, misalnya terkait BI checking, pemerintah pasti membantu," pungkas Saleh.

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com