Kesehatan . 18/11/2026, 16:00 WIB

KPA Kabupaten Tangerang Dorong Penguatan Pembiayaan Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV

Penulis : Rikhi Ferdian  |  Editor : Rikhi Ferdian

KABUPATEN TANGERANG, FIN.CO.ID - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang mendorong penguatan pembiayaan domestik untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan HIV melalui optimalisasi mekanisme Swakelola Tipe III. Langkah strategis ini ditempuh untuk mengantisipasi dinamika pendanaan dari lembaga donor internasional agar layanan pencegahan, pengobatan, dan pendampingan masyarakat tetap berjalan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Perencanaan Penganggaran bertema "Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV". Kegiatan yang menggandeng Yayasan Cita Andaru Bersama ini berlangsung di Vega Hotel Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Selasa (17/11/2026).

“Keberlanjutan program HIV merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun komitmen lintas sektor agar upaya pencegahan, penjangkauan, pengobatan, serta pendampingan kepada masyarakat tetap berjalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga program penanggulangan HIV tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan pendanaan dari donor,” ujar dr. Dewi Yulyana Lestari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang saat membuka acara.

Lokakarya ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan mitra strategis untuk membangun kesamaan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam sambutannya, pihak Dinas Kesehatan menegaskan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS bukanlah tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pada sesi pemaparan materi, Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, menyampaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran menjelang berakhirnya dukungan dana donor. Ia menyoroti pentingnya menyusun kesepakatan bersama guna memastikan kesinambungan layanan HIV bagi warga di Kabupaten Tangerang.

“Keberlanjutan program HIV merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun komitmen lintas sektor agar upaya pencegahan, penjangkauan, pengobatan, serta pendampingan kepada masyarakat tetap berjalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga program penanggulangan HIV tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan pendanaan dari donor,” ungkap Eko.

Senada dengan hal tersebut, narasumber dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) sekaligus pengelola program KPA Provinsi Banten, Arif Mulyawan, menekankan pentingnya advokasi pembiayaan kesehatan. Ia juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam menyokong kelangsungan program penanggulangan HIV.

Forum ini turut memetakan beragam peluang sumber pembiayaan domestik, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif. Selain itu, peserta juga membahas potensi dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Mekanisme Swakelola Tipe III ini dapat menjadi pilihan untuk melibatkan kapasitas dan partisipasi organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, sesuai kebutuhan, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta hasil perencanaan perangkat daerah,” jelas perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tangerang dalam paparannya.

Dalam penerapannya, akses terhadap skema Swakelola Tipe III dimulai dari identifikasi kebutuhan program oleh perangkat daerah. Dinas Kesehatan bersama KPA dan mitra akan memetakan kegiatan yang berpotensi dijalankan melalui skema ini, sebelum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga memasukkannya ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Bagi organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berminat menjadi pelaksana, langkah awal yang perlu ditempuh adalah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta menyiapkan portofolio kelembagaan. Nantinya, UKPBJ akan mendampingi proses pengadaan, sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertugas menyaring mitra sesuai aturan yang berlaku.

“Sebagai tindak lanjut, KPA akan memetakan kebutuhan social contracting bersama perangkat daerah dan mitra untuk bahan advokasi kemandirian APBD serta menjembatani kolaborasi pemerintah dan komunitas,” demikian rumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati peserta lokakarya.

Melalui kesepakatan tersebut, Dinas Kesehatan akan mengidentifikasi program prioritas yang berpotensi dijalankan lewat Swakelola Tipe III pada tahun 2027. Di sisi lain, KPA dan mitra akan memperkuat dukungan melalui Forum CSR dengan mengusulkan kegiatan penanggulangan HIV yang relevan.

Seluruh langkah kolaboratif ini menjadi bagian krusial untuk menjaga kesinambungan layanan HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang. Upaya penguatan sumber daya lokal ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian target eliminasi AIDS pada tahun 2030.

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com