News . 16/11/2026, 15:50 WIB

Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Institut Hijau Indonesia Siap Tempuh Jalur Hukum

Penulis : Rikhi Ferdian  |  Editor : Rikhi Ferdian

TANGERANG, FIN.CO.ID - Institut Hijau Indonesia menolak keras wacana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI untuk memindahkan sejumlah populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Rencana translokasi tersebut dinilai sangat berisiko dan berpotensi mengancam keselamatan satwa endemik yang kini berstatus kritis terancam punah.

"Badak Jawa merupakan badak langka, sehingga dia tidak boleh gegabah untuk dikonservasi. Pengalaman menunjukkan tahun lalu seekor badak bercula satu itu mati setelah dipaksa untuk dipindahkan, padahal masih dalam kesatuan ekosistem yang sama. Apalagi jika berbeda lokasi, tentu memiliki risiko yang lebih besar terhadap kematian badak," ujar Kepala Pengurangan Risiko Bencana dan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) Institut Hijau Indonesia, Mukri Friatna, kepada FIN, Senin (16/11/2026).

Selain persoalan teknis adaptasi satwa, Institut Hijau Indonesia mempertanyakan urgensi pemindahan tersebut. Pihaknya menduga wacana relokasi ini tidak sepenuhnya didasari oleh kepentingan konservasi murni, melainkan ada indikasi kepentingan bisnis dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan Ujung Kulon.

Secara sosio-ekologis, menurut Mukri Friatna, kebijakan ini dikhawatirkan akan memutus rantai mutualisme kehidupan di ekosistem setempat serta memicu kerentanan baru di lokasi tujuan, mengingat tingginya nilai ekonomis cula badak yang rawan memicu perburuan liar.

"Secara sosio-ekologis, tentu yang pertama dirugikan adalah badak itu sendiri karena mereka terancam punah dengan pendekatan yang sangat intimidatif tersebut. Keberadaan masyarakat baik di Ujung Kulon maupun Alas Purwo sangat perlu didengar pendapatnya. Masyarakat adat maupun lokal sudah sangat paham terhadap keberadaan badak bercula satu itu, tapi bagi masyarakat Alas Purwo bisa jadi dianggap ancaman atau malah badak Jawa itu terancam serius," kata dia.

Ia juga mengkritisi rekam jejak pengelolaan konservasi di TNUK yang dinilai kerap mendapat intervensi pihak luar demi kepentingan proyek atau pendonor. Ia mencontohkan polemik pembangunan pagar pembatas jalur jelajah badak pada tahun 2009 serta kasus kematian badak bernama Musofa tahun lalu sebagai bukti bahwa intervensi fisik justru membahayakan satwa.

Menurutnya, pemerintah dan pengelola TNUK seharusnya bersikap tegas menolak segala bentuk intervensi, karena langkah terbaik menyelamatkan Badak Jawa adalah membiarkannya hidup alami di habitat aslinya dengan penjagaan yang ketat.

"Padahal badak-badak itu tidak perlu diapa-apakan, cukup dijaga ketat saja habitatnya. Tidak perlu dikasih makan dan perlakuan yang lain, mereka pasti hidup. Pemerintah ke depan, khususnya pihak TNUK, harus berani menolak segala bentuk intervensi karena Badak Jawa merupakan badak langka," ucap Mukri Friatna.

Sebagai langkah antisipasi, Institut Hijau Indonesia menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah tetap memaksakan rencana pemindahan satwa tersebut. Mereka berencana menggandeng berbagai organisasi lingkungan hidup lainnya untuk mengajukan gugatan perwakilan organisasi (legal standing).

"Spesies endemik itu bukan semata milik Kemenhut atau pemerintah, tetapi milik semua warga. Jika pemerintah atau pihak lain memaksa untuk memindahkan Badak Jawa, besar peluang kami dengan melibatkan organisasi lingkungan yang lain untuk menggunakan hak gugat legal standing untuk ikut menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan dan rakus investasi," tegasnya.

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com