Wabup Tangerang Tekankan Respons Cepat Pengaduan Masyarakat
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah. (Poto: Rikhi Ferdian)
TANGERANG, FIN.CO.ID– Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan pentingnya tindakan respons cepat dan tindak lanjut yang nyata terhadap setiap pengaduan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Penegasan itu disampaikan Intan saat menghadiri Rapat Koordinasi Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Instansi dan Admin Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Selasa (10/11/2026).
"Respons cepat, koordinasi lintas perangkat daerah, dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegas Intan dalam keterangannya, Selasa.
Dalam arahannya, Intan menyampaikan bahwa aduan warga merupakan sumber informasi krusial bagi pemerintah daerah untuk memetakan persoalan di lapangan. Selain itu, laporan masyarakat juga berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah.
Baca Juga
Ia menjelaskan, aduan masyarakat mencakup beragam sektor pelayanan, mulai dari kesehatan, penyediaan air bersih, perizinan, penerangan jalan umum, hingga pengelolaan sampah dan ketertiban lingkungan. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut adanya sinergi lintas perangkat daerah agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
"Kalau tidak ada yang mengadu, kita tidak punya tolok ukur dan indikator. Dari mana kita mengetahui pelayanan kita sudah baik kalau tidak ada masukan dari masyarakat? Karena itu, setiap pengaduan harus kita perhatikan, kita pilah, dan kita tindak lanjuti dengan baik," ujar Intan.
Oleh sebab itu, Intan menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memastikan setiap laporan yang masuk benar-benar ditelusuri, diverifikasi, dan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak sekadar menampung keluhan tanpa memberikan solusi konkret di lapangan.
Lebih lanjut, Intan meminta agar alur pengelolaan pengaduan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berhenti pada level operator semata. Ia menekankan perlunya mekanisme koordinasi yang efektif dengan pejabat pengambil keputusan, terutama untuk persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan segera.
"Kenapa saya mengumpulkan semuanya di sini? Karena komitmen Pak Bupati dan saya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa semakin responsif. Kalau ada persoalan yang dilaporkan masyarakat, jangan hanya diterima, tetapi harus ada tindak lanjutnya," pinta Intan.
Pada kesempatan yang sama, Intan turut menyoroti pentingnya optimalisasi dan sosialisasi berbagai kanal pengaduan resmi milik pemerintah daerah, termasuk layanan darurat 112 dan SP4N-LAPOR!. Menurutnya, penyebarluasan informasi mengenai saluran pengaduan ini perlu terus digencarkan agar masyarakat mengetahui akses yang tepat saat menghadapi kendala pelayanan.
Baca Juga
Di samping itu, ia mendorong seluruh OPD untuk mendokumentasikan setiap hasil penyelesaian aduan secara berkala. Dokumentasi tersebut dapat berupa perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penanganan (before-after) maupun catatan kisah keberhasilan penyelesaian masalah warga.
"Pengaduan yang bersifat rutin dan memiliki pola penyelesaian yang sudah jelas seharusnya dapat ditangani dengan lebih cepat tanpa menunggu proses koordinasi yang berlarut-larut. Sementara itu, persoalan yang lebih kompleks tetap harus diteruskan kepada pejabat berwenang untuk memperoleh keputusan yang tepat," jelasnya.
Intan menilai bahwa pencatatan dan publikasi hasil penanganan pengaduan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bukti konkret bagi warga bahwa laporan mereka tidak diabaikan oleh pemerintah.
"Dokumentasi ini penting sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap laporan mendapat perhatian dan penanganan yang nyata," imbuh Intan.
Melalui rapat koordinasi ini, Intan berharap kecepatan dan ketepatan penyelesaian aduan di lingkungan Pemkab Tangerang dapat terus meningkat. Ia mengajak seluruh aparatur untuk menanggalkan ego sektoral demi menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
