Kakantah Kabupaten Tangerang Ajak Masyarakat Urus Layanan Pertanahan Secara Mandiri

TANGERANG, FIN.CO.ID – Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang, Hermawan, mengajak masyarakat untuk mengurus berbagai layanan administrasi pertanahan secara mandiri tanpa melalui perantara. Ajakan ini disampaikan seiring dengan hadirnya beragam inovasi dan kanal pelayanan yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses, transparansi informasi, serta kepastian prosedur bagi warga.

Masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah maupun yang ingin menyelesaikan keperluan pertanahan lainnya diimbau untuk tidak ragu datang langsung ke kantor pertanahan. Warga dapat memanfaatkan loket pelayanan serta fasilitas resmi yang telah disediakan oleh instansi tersebut.

"Kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan pertanahan tanpa harus bergantung pada perantara. Saat ini, berbagai inovasi telah kami hadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Silakan manfaatkan fasilitas dan kanal informasi yang tersedia, sehingga setiap proses pengurusan dapat dilakukan secara mandiri, jelas prosedurnya, dan sesuai ketentuan," ujar Hermawan dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas layanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang meluncurkan sejumlah terobosan, seperti fasilitas ruang tunggu Executive Lounge dan program LARIS MANIS (Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai). Selain itu, tersedia pula kanal komunikasi HALO KAKAN melalui pesan WhatsApp di nomor 0822-314-545 agar warga dapat berkomunikasi langsung dengan kepala kantor.

Bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada hari kerja, instansi ini menyediakan program PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) yang beroperasi setiap Sabtu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Warga juga dapat mengakses layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memperoleh informasi publik terkait pertanahan secara terbuka.

"Kemudahan akses pelayanan ini juga harus diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap prosedur serta ketentuan biaya yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan," kata Hermawan.

Terkait pembiayaan, setiap layanan pertanahan memiliki tarif resmi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Besaran biaya tersebut disesuaikan secara transparan berdasarkan jenis layanan yang diajukan pemohon.

Melalui berbagai inovasi pelayanan ini, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan kepastian hukum atas aset tanah yang dimiliki. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan warga.

"Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik saat mengurus keperluannya sendiri," tutup Hermawan.