Partisipasi Penghuni Perumahan Mewah di Tangsel Ikut Sensus Ekonomi 2026 Masih Minim
Kantor BPS Kota Tangerang Selatan - Rikhi Ferdian
TANGERANG, FIN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Banyaknya kawasan hunian elit berprivasi tinggi, seperti apartemen dan kota mandiri, membuat proses pendataan terhambat.
Hingga Jumat, 7 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB, capaian pendataan SE 2026 di Kota Tangsel sebenarnya sudah menyentuh 72,48 persen atau menyasar 411.521 responden. Namun, sejumlah wilayah eksklusif masih sangat sulit ditembus oleh petugas di lapangan.
Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, Agung Erianto Juliandono menjelaskan bahwa karakteristik urban Tangsel yang dipenuhi kawasan mandiri menjadi faktor utama melambatnya proses sensus.
"Kenapa Tangsel itu berat? Pertama, dia punya banyak apartemen, tiga kota mandiri, Alam Sutera, Bintaro, BSD, terus ada 22 mal, hingga 34 apartemen," ujar Agung kepada wartawan, Senin 10 Agustus 2026.
Baca Juga
Menurut Agung, petugas sensus sama sekali tidak bisa leluasa melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door-to-door) di kawasan mewah tersebut. Akses masuk harus mengikuti prosedur ketat dari pihak pengelola.
Bahkan di beberapa lokasi, petugas hanya diizinkan masuk pada jam-jam tertentu dan wajib mendapatkan pengawalan dari petugas keamanan setempat. Pihak pengelola juga menolak memberikan data penghuni demi melindungi privasi.
"Inisiatif tetap di penghuninya. Kita tidak boleh door-to-door ke setiap lantai dan datanya juga tidak boleh dikasih oleh pengelola," tuturnya.
Maksimalkan Sensus Mandiri Daring
Guna menyiasati barikade tersebut, BPS Tangsel kini mengoptimalkan mekanisme Sensus Ekonomi secara mandiri. Melalui sistem ini, warga di kawasan elit dapat mengisi data mereka sendiri secara daring.
Warga cukup memindai QR Code atau mengakses tautan resmi yang disediakan oleh BPS.
Baca Juga
"Jadi setelah masyarakat memindai QR resmi dari BPS, mereka kemudian melakukan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon seluler," kata Agung.
Meski infrastruktur digital telah disiapkan, Agung menyayangkan sikap acuh tak acuh dari para penghuni apartemen dan perumahan mewah. Tingkat partisipasi mereka hingga saat ini dilaporkan masih sangat rendah.
"Partisipasinya tetep masih minim, minim banget," keluh Agung.
Ia menekankan bahwa potret kesuksesan SE 2026 bukan sekadar angka agregat di atas kertas, melainkan kejujuran dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
"Makanya, keberhasilan Sensus Ekonomi itu bukan dilihat dari capaian persentase berapa persen, tapi dari partisipasi masyarakat," tegasnya.
