Terjunkan 2.500 Petugas Sensus di Kabupaten Tangerang, BPS Akui Banyak Hadapi Penolakan Warga

TANGERANG, FIN.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang telah berjalan sejak 15 Juni 2026 lalu. Kegiatan berskala nasional ini ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026.

Statisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari mengungkapkan, pelaksanaan sensus di lapangan saat ini sudah berjalan selama sekitar satu bulan 20 hari.

Menurut Masayu, Sensus Ekonomi ini mempunyai peranan penting dalam menyediakan data makro yang akurat guna memetakan struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang. Melalui sensus ini, pemerintah dapat mengukur penyerapan tenaga kerja hingga kalkulasi biaya produksi dari berbagai sektor usaha.

"Nanti data yang kami publikasikan berupa data agregat atau rata-rata, bukan data per individu usaha," ujar Masayu saat diwawancara, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai keamanan informasi komersial mereka. BPS berkomitmen penuh menjaga kerahasiaan data setiap responden sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kami tidak bisa mengeluarkan data spesifik seperti usaha si A tenaga kerjanya berapa atau omzetnya berapa. Yang kami rilis adalah jumlah total usaha, kategori skala besar, menengah, kecil, serta sektor apa yang paling mayoritas di Kabupaten Tangerang," jelasnya.

Guna menyisir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, BPS menerjunkan sekitar 2.500 petugas lapangan yang mayoritas direkrut dari mitra lokal. Berbeda dengan metode survei yang menggunakan sampel acak, Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode mencacah total (sensoring) seluruh populasi tanpa terkecuali.

Ia memaparkan, sasaran pendataan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat dari segala klaster ekonomi, termasuk warga yang tinggal di kawasan perumahan elite dan menengah ke atas. Petugas di lapangan tidak hanya mendatangi lokasi fisik tempat usaha, tetapi juga mengetuk pintu rumah-rumah tangga.

Bagi warga yang tidak memiliki usaha, pihaknya mengimbau untuk tetap kooperatif menerima kedatangan petugas. Hal ini karena Sensus Ekonomi 2026 juga diintegrasikan dengan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga secara umum.

"Walaupun Bapak atau Ibu tidak punya usaha, kami tetap mendata indikator sosial seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga kondisi fisik bangunan rumah. Data-data sosial ini nantinya akan terintegrasi langsung dengan analisis data ekonomi daerah," urainya.

Kendati begitu, ia tak menampik, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari kendala. Dirinya mengakui masih ada resistensi dari sebagian warga, baik karena minimnya literasi sensus di media sosial maupun adanya pelampiasan rasa kurang simpati terhadap instansi pemerintah yang menyasar para petugas.

"Kalau ditolak di lapangan itu sudah banyak. Kami sangat mengapresiasi kerja keras petugas di lapangan," tuturnya.

Menghadapi penolakan tersebut, BPS Kabupaten Tangerang tetap mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengutamakan pendekatan persuasif. Jika kunjungan awal petugas mendapat penolakan, pengawas lapangan akan turun langsung memberikan edukasi.

Bahkan, jika langkah tersebut belum membuahkan hasil, pegawai organik atau karyawan tetap BPS akan diterjunkan langsung untuk memberikan penjelasan formal kepada warga bersangkutan.

"Karena ini sensus dan metodenya cacah total, kami tidak bisa mengganti responden dengan sampel tetangga yang lain. Jika setelah pendekatan berlapis warga tetap menolak, kami akan meminta mereka untuk menandatangani surat pernyataan tertulis bahwa mereka tidak bersedia disensus," pungkasnya.